Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM RI, M Pradana Indraputra mengungkap bahwa pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melakukan program kemitraan agar bisa naik kelas.
“Kami bantu inisiasi karena kalau pemerintah tidak ikut campur UMKM tidak bisa bersaing. Apalagi persaingan pasar bukan cuma dengan pengusaha lokal, namun juga pengusaha asing yang berusaha di Indonesia,” jelasnya dalam program Ramadanomics, Rabu, (3/4/2024).
Di sisi lain, Prananda menjelaskan, campur tangan pemerintah, apalagi dari BPKM tidak selalu tentang modal. Namun ada juga dalam konteks pekerjaan agar UMKM terpaksa untuk meningkatkan kemampuan mereka.
“Orang mikir BPKM kasih modal, padahal kita kasih pekerjaannya, agar bisa berkembang dan multiplier efeknya bisa lebih besar,” tegas Prananda.
Menurut Prananda, Kementerian BKPM sangat serius dalam mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya mendorong kolaborasi antara Usaha Besar (UB) dengan UMKM.
Hal ini menurutnya sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, guna menciptakan investasi inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia dikatakannya juga sempat menyampaikan permintaan dalam G20 agar ada kesepakatan antar pemimpin negara terkait kemitraan investor dengan usaha lokal.
“Ini berita baik, dan jadi kesempatan bahwa saat investor masuk ke negara manapun harus bermitra, dan insya Allah berguna bagi UMKM di seluruh dunia,” jelas dia.
Seperti diketahui, peran UMKM dalam mendorong perekonomian dalam negeri sangat besar. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.
Sumber: CNBC
